Prabowo Percepat Pemadaman Karhutla di Kalteng dan Sumsel
Presiden Prabowo meminta percepatan pemadaman karhutla dengan fokus di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. BNPB mencatat sekitar 639 hektare lahan di enam provinsi masih ditangani.
Oleh Arsyid Muhamad
· 2 menit baca
Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan pada Senin (12/10/2026).
Instruksi itu disampaikan saat Prabowo memimpin rapat terbatas penanganan karhutla secara hibrida dari Istana Merdeka, Jakarta. Pemerintah memprioritaskan dua provinsi tersebut karena laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut sekitar 639 hektare lahan di enam provinsi masih dalam proses pemadaman aktif.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan seluruh sumber daya perlu dikerahkan untuk mempercepat pemadaman dan mencegah kebakaran meluas. Penanganan dilakukan melalui operasi darat, operasi udara dengan pengeboman air, serta Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
Karhutla di dua provinsi menjadi fokus utama
Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan menjadi wilayah yang mendapat fokus utama dalam operasi pemadaman.
Upaya udara melalui water bombing terus dilakukan di sejumlah wilayah. OMC dioptimalkan untuk memanfaatkan pertumbuhan awan hujan, seiring perkiraan awal musim hujan yang mulai merata pada pertengahan hingga akhir Oktober 2026.
Bagi pembaca di berbagai daerah, perkembangan ini menunjukkan bahwa penanganan karhutla masih memerlukan koordinasi pemerintah pusat dan daerah, terutama ketika kebakaran terjadi di lebih dari satu provinsi. Asap dan gangguan lingkungan dari kebakaran lahan juga dapat berdampak lintas wilayah.
Pemerintah menyatakan seluruh operasi akan terus diperkuat untuk mempercepat pemadaman dan mencegah meluasnya kebakaran.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini
Hukum
Dosen Hukum Tata Negara Kritik Rencana Perubahan Nama BNN
Sejumlah dosen hukum tata negara menilai rencana penggantian nama BNN berpotensi menimbulkan masalah hukum dan tidak otomatis memperkuat pemberantasan…
Terbaru di Daerah
Baca juga
