UII Dukung Sekitar Seribu Mahasiswa Ikuti Aksi Damai di Yogyakarta

Titik Nol Kilometer — Universitas Islam Indonesia mendukung sekitar seribu mahasiswanya mengikuti aksi damai di perempatan Titik Nol Kilometer, Yogyakarta, pada 20 Oktober 2026. Aksi itu mengkritik dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Mengapa ini penting: Sekitar seribu mahasiswa UII dari sembilan fakultas memperoleh fasilitasi akademik untuk mengikuti aksi damai pada 20 Oktober 2026.

Dukungan kampus dituangkan dalam surat yang ditandatangani Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Keislaman, dan Kealumnian UII, Nurjihad. Surat tersebut meminta pimpinan fakultas berkoordinasi dan memfasilitasi aksi, antara lain melalui dispensasi kehadiran atau penugasan pengganti sesuai ketentuan akademik.

Menurut Nurjihad, imbauan itu bertujuan memberi ruang bagi mahasiswa untuk berekspresi dan belajar di luar kelas melalui aksi damai. Surat tersebut menyebut pemindahan perkuliahan ke aksi massa sebagai bentuk kepekaan sosial, tanggung jawab kebangsaan, dan cerminan nilai rahmatan lil alamin.

Sekitar seribu mahasiswa dari sembilan fakultas UII mengikuti aksi bersama gerakan masyarakat sipil dan aliansi mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Yogyakarta. Mereka membawa tujuh tuntutan, termasuk evaluasi program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih, transparansi pengelolaan bahan bakar minyak bersubsidi, serta penghentian pelibatan militer di ranah sipil.

Mahasiswa juga menuntut penegakan proses peradilan atas 13 peristiwa pelanggaran hak asasi manusia berat masa lalu dan perbaikan pola komunikasi pemerintah. Aksi tersebut berlangsung di tengah demonstrasi mahasiswa di Yogyakarta yang mengkritik dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

Tuntutan mahasiswa

• Evaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan serta pemulihan masyarakat terdampak.
• Moratorium, evaluasi, dan transparansi sejumlah program pemerintah.
• Transparansi pengadaan dan tata kelola bahan bakar minyak bersubsidi.
• Restrukturisasi kabinet dan perbaikan komunikasi pemerintah.
• Penghentian militerisme di ranah sipil serta penegakan proses peradilan hak asasi manusia.

Sumber

• Tempo.co
• CNN Indonesia
• BeritaSatu