Wantiknas Usulkan Koalisi AI Non-AS dan China di Jakarta
Wantiknas mengusulkan koalisi negara di luar Amerika Serikat dan China untuk mengembangkan teknologi AI alternatif. Jepang, India, Eropa, dan Mesir disebut sebagai calon mitra.
Oleh Kevin Mikael Januar
· 2 menit baca
Jakarta — Ketua Tim Pelaksana Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Wantiknas) Ilham Akbar Habibie mengusulkan pembentukan koalisi internasional negara-negara di luar Amerika Serikat dan China untuk mengembangkan alternatif teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam forum diskusi di Jakarta, Jumat (30/10/2026).
Gagasan tersebut disampaikan dalam diskusi “Kedaulatan Digital Indonesia: Realistis atau Utopis?” di Perpustakaan Habibie & Ainun. Wantiknas bersama Habibie Center menawarkan konsep the middle way atau jalan tengah sebagai pilihan di tengah dominasi Amerika Serikat dan China dalam ekosistem AI global.
Ilham mengatakan koalisi itu dapat mempertemukan negara-negara yang memiliki kapasitas teknologi memadai. Negara yang disebut sebagai calon mitra antara lain Jepang, India, negara-negara Eropa, termasuk Swedia dan Inggris, serta Mesir.
Menurut Ilham, kerja sama lintas negara tersebut ditujukan untuk membangun sistem AI alternatif dengan tingkat dan kualitas yang kompetitif. Kolaborasi itu juga diharapkan memperluas pilihan teknologi bagi negara peserta dan mengurangi ketergantungan strategis pada penyedia AI tertentu.
Koalisi AI memperluas pilihan teknologi Indonesia
Usulan Wantiknas berkaitan dengan kepentingan Indonesia dalam menjaga kedaulatan digital. Ilham menjelaskan bahwa kedaulatan tidak berarti Indonesia harus mengembangkan seluruh teknologi secara mandiri. Kedaulatan, menurut dia, berarti memiliki pilihan dan tidak berada dalam posisi didikte pihak lain.
Perkembangan ekosistem AI global cenderung mengarah pada dominasi Amerika Serikat dan China. Situasi itu mendorong Wantiknas membahas kerja sama dengan negara lain yang dapat menyediakan alternatif teknologi dan kemitraan.
Jepang, India, negara-negara Eropa seperti Swedia, dan Mesir disebut sebagai pihak yang berpotensi terlibat. Inggris juga disebut dalam daftar negara Eropa yang dapat memiliki kapasitas teknologi untuk kolaborasi.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini

Analisis
Kemenkum Dukung Perlindungan Hak Cipta Jurnalistik, Perlindungan atas Karya Jurnalis, Baik Tulisan dan Foto
Kementerian Hukum mendukung penguatan hak cipta karya jurnalistik di Surabaya pada 29 Oktober 2026. Revisi aturan membahas hak ekonomi media, kompensa…
Terbaru di Internasional
Berita utama hari ini

Baca juga




