Wihaji: Anak Keluarga Mampu Pun Bisa Stunting bila Pengasuhan Terabaikan
Menteri Kependudukan Wihaji menyebut risiko stunting tak berhenti di soal ekonomi. Dari 74,1 juta keluarga yang didata pada 2025, 8,1 juta berisiko; pola asuh, air bersih, dan sanitasi ikut menentukan.
Oleh Asyinta Sastra
Penanggung Jawab Redaksi: Mursyid Sonsang
· 4 menit baca
Jakarta — Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji mengingatkan bahwa stunting bukan hanya persoalan keluarga miskin. Berbicara dalam acara kolaborasi pencegahan stunting bersama Kitabisa di Jakarta, Kamis, 17 September 2026, ia menyebut anak dari keluarga mampu pun bisa mengalaminya bila pengasuhan terabaikan.
"Sekarang ada juga orang kaya yang stunting," kata Wihaji, seperti dikutip Antara. Polanya, menurut dia: anak lebih sering diserahkan kepada pengasuh atau asisten rumah tangga, sementara pola asuh dan kebutuhan tumbuh kembangnya kurang dipantau. Anak dibuat tenang dengan asupan serba manis, ujarnya, dan belakangan ditemukan beberapa kasus stunting.
Karena itu, Wihaji menyebut edukasi pengasuhan sebagai kebutuhan penting dalam pencegahan stunting, di samping empat hal lain: kecukupan gizi, air bersih, sanitasi, dan pencegahan perkawinan dini. Menurut dia, penyebab stunting terlalu beragam untuk dibereskan oleh satu intervensi atau satu kementerian. Program Makan Bergizi Gratis, misalnya, perlu berjalan bersama perbaikan sanitasi, akses air bersih, lingkungan tempat tinggal, dan pola asuh.
Skalanya tergambar dalam pendataan keluarga 2025. Dari 74,1 juta keluarga yang tercatat lengkap dengan nama dan alamat, 8,1 juta masuk kategori berisiko stunting. Wihaji mengaitkan edukasi pengasuhan dengan agenda pembangunan keluarga: memperbaiki negara, kata dia, dimulai dari memastikan generasi yang lahir tidak stunting.
NTT jadi prioritas
Acara Kamis itu, menurut Antara, mempertemukan kementerian dengan mitra lintas sektor pendukung Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting), antara lain Kitabisa. Radio Sonora Jakarta, yang meliput kolaborasi lintas sektor itu, melaporkan KG Media termasuk yang digandeng. Perhatian utama tertuju ke Nusa Tenggara Timur, provinsi dengan prevalensi stunting 37 persen, hampir dua kali angka nasional.
Menurut Sonora, Wihaji mengatakan NTT sudah masuk daftar prioritas Genting sebelum gempa 15 Agustus 2026 karena tingginya angka tersebut. Hingga Kamis, 94 orang meninggal di pengungsian akibat dampak tidak langsung gempa itu, menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dikutip Antara. Dalam konferensi pers 15 September, BNPB mencatat 48 orang lainnya meninggal langsung akibat gempa, sehingga total korban jiwa 142 orang, seperti dilaporkan Okezone. Kementerian bersama Kitabisa kini berupaya memastikan para penyintas, terutama ibu hamil dan menyusui, balita, anak-anak, serta perempuan, memperoleh gizi cukup dan sanitasi bersih.
Bentuk bantuannya: rumah, sumur atau akses air bersih, dan fasilitas mandi-cuci-kakus. Wihaji menekankan urutannya: cari dulu penyebab di tiap keluarga, baru pilih intervensi. Bila sumbernya air, yang dibantu air; bila pengetahuan, yang diberikan edukasi; bila gizi, yang dipenuhi asupannya.
Untuk NTT, ia menyebut air bersih sebagai kebutuhan utama di samping gizi, dan berharap Yayasan Kitabisa mendahulukan provinsi itu. Sebelum gempa, kata dia, kementerian juga sudah bekerja sama dengan sejumlah kampus di sana.
Mengapa ini penting
Pernyataan Wihaji menggeser cara pandang lazim bahwa stunting hanya urusan keluarga prasejahtera. Bagi keluarga yang menitipkan anak kepada pengasuh, pesannya: kecukupan ekonomi tidak otomatis berarti tumbuh kembang anak terpantau.
Namun data resmi tetap menunjukkan pendapatan sebagai faktor besar. Saat mengumumkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 pada Mei 2025, Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan Asnawi Abdullah mencatat prevalensi stunting di kelompok berpendapatan sangat rendah jauh lebih tinggi ketimbang kelompok berpendapatan tinggi. Peringatan soal keluarga mampu karena itu melengkapi, bukan menggantikan, kerja di daerah berprevalensi tinggi seperti NTT, yang menurut rilis Kemenkes memiliki 214.143 balita stunting.
Angka kunci
- 74,1 juta keluarga terdata pada 2025; 8,1 juta di antaranya berisiko stunting (Kemendukbangga/BKKBN, dikutip Antara).
- 19,8 persen: prevalensi stunting nasional menurut SSGI 2024, turun dari 21,5 persen pada 2023 (Kementerian Kesehatan). Radio Sonora menyebut angka itu setara 4,4 juta balita.
- 37 persen: prevalensi stunting di NTT (Antara dan Radio Sonora Jakarta).
- 142 korban jiwa gempa NTT 15 Agustus 2026: 48 meninggal langsung, 94 di pengungsian (BNPB per 15 September, dikutip Okezone dan Antara).
- 14,2 persen: target prevalensi nasional pada 2029 sesuai RPJMN (Kementerian Kesehatan).
Apa selanjutnya
Pemerintah menargetkan prevalensi stunting turun ke 17,5 persen pada 2026 dan 14,2 persen pada 2029, menurut Sonora; angka 2029 itu sama dengan target RPJMN yang disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada Mei 2025. Di NTT, Wihaji menyatakan penanganan penyebab stunting, terutama air bersih dan sanitasi, menjadi prioritas kementeriannya. Sumber yang tersedia belum memerinci jadwal maupun nilai bantuan untuk wilayah terdampak gempa.
Sumber
- ANTARA — Mendukbangga: keluarga berkecukupan tetap berisiko alami stunting
- ANTARA — Pascagempa NTT, pemerintah kolaborasi benahi sanitasi cegah stunting
- Okezone — BNPB ungkap 94 korban gempa M7,7 Flores meninggal di pengungsian
- Radio Sonora Jakarta (KG Media) — laporan kolaborasi lintas sektor Genting
- Kementerian Kesehatan — SSGI 2024: prevalensi stunting nasional turun menjadi 19,8%
- Metro TV News — Pemerintah benahi sanitasi cegah stunting pascagempa NTT (melansir Antara)
Berita berikutnya

Kemenpar Gelar Wonderful Indonesia Gastronomy 2026 di Solo dan Yogyakarta Mulai 26 September
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana memperkenalkan WIG 2026 yang berpuncak di Solo dan Yogyakarta pada 26 September–4 Oktober. Data BPS yang i…
Baca juga





