DJP Buka Keringanan Sanksi Pajak di Jakarta

Jakarta — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membuka fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administratif tertentu bagi wajib pajak melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026 pada 29 Oktober 2026. Kebijakan ini tidak menghapus kewajiban membayar pokok utang pajak.

PMK Nomor 71 Tahun 2026 merupakan perubahan atas PMK Nomor 118 Tahun 2024 dan berlaku sejak 2 Oktober 2026. Ketentuan tersebut mengatur tata cara pembetulan, keberatan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan di bidang perpajakan.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan wajib pajak yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh keringanan atas sanksi tertentu. Wajib pajak tetap diminta melunasi pokok pajak, membetulkan laporan sendiri, dan mencabut sengketa bila diperlukan sesuai ketentuan.

Pokok utang pajak tetap wajib dilunasi

Pemerintah menegaskan fasilitas tersebut bukan pemutihan pajak. Pembayaran wajib pajak diperhitungkan terlebih dahulu untuk melunasi pokok utang pajak, sedangkan pengurangan atau penghapusan hanya berlaku terhadap sanksi administratif yang belum dibayar dan memenuhi persyaratan.

Ketentuan yang disempurnakan mencakup mekanisme pembayaran serta permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi. Jenis sanksi dan syaratnya dapat berbeda sesuai perkara, sehingga wajib pajak perlu memeriksa ketentuan yang berlaku untuk kasus masing-masing.

Direktorat Jenderal Pajak juga menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026 sebagai tindak lanjut. Fasilitas tidak diberikan secara otomatis dan wajib pajak harus memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan.

Sanksi administratif yang timbul dari proses keberatan, banding, atau peninjauan kembali memiliki ketentuan tersendiri dan tidak seluruhnya dapat diajukan untuk pengurangan atau penghapusan melalui mekanisme PMK tersebut.

Sumber

• CNBC Indonesia — laporan ekonomi nasional
• Direktorat Jenderal Pajak — siaran pers resmi
• DDTCNews — laporan perpajakan