Mengapa DIM RUU Migas Penting sebelum Dibahas DPR di Jakarta?
Penyusunan DIM RUU Migas mencapai sekitar 80–90 persen di tingkat eksekutif. Pemerintah menyiapkan dokumen itu sebelum pembahasan berlanjut bersama DPR.
Oleh Mukmin John
· 2 menit baca
Jakarta — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) hampir rampung di Jakarta pada Jumat, 16 Oktober 2026.
Menurut Bahlil, progres penyusunan DIM telah mencapai sekitar 80–90 persen. Dokumen tersebut disiapkan dalam pembahasan di tingkat eksekutif sebelum pemerintah melanjutkan pembahasan RUU Migas bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
DIM menjadi dokumen kerja yang memuat persoalan dan usulan perubahan terhadap rancangan undang-undang. Penyelesaian dokumen ini menandai berakhirnya salah satu tahapan persiapan, tetapi belum berarti seluruh proses legislasi RUU Migas telah selesai.
Mengapa DIM RUU Migas penting bagi pembahasan di Jakarta
Bagi pembaca, DIM penting karena menjadi dasar untuk memetakan materi yang masih diperdebatkan sebelum pembahasan bersama DPR. Dengan dokumen itu, pemerintah dapat menyusun posisi resmi atas ketentuan dalam RUU Migas dan menentukan materi yang perlu dibahas lebih lanjut dalam proses legislasi.
Salah satu materi yang disebut dalam laporan adalah pengaturan kelembagaan melalui pembentukan Badan Usaha Khusus (BUK) Migas. Bahlil menyatakan keberadaan BUK Migas akan diatur dalam undang-undang, sedangkan rincian tertentu dapat dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP).
Pemerintah menargetkan DIM diselesaikan dan disampaikan untuk memasuki tahap pembahasan berikutnya. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung sebelumnya menargetkan penyusunan DIM rampung pada 22 Oktober 2026. Setelah DIM selesai, pembahasan RUU Migas dilanjutkan bersama DPR sesuai ketentuan yang berlaku.
Perkembangan ini berkaitan dengan tata kelola sektor minyak dan gas bumi, termasuk desain kelembagaan dan aturan pelaksana yang akan memengaruhi pengelolaan sektor energi. Namun, laporan yang tersedia menyebut progres 80–90 persen sebagai kemajuan penyusunan DIM, bukan persentase penyelesaian keseluruhan RUU Migas.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini
Kesehatan
DPR Minta Layanan Kesehatan Siaga Hadapi Asap Karhutla
Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah dan fasilitas kesehatan bersiap menghadapi dampak kabut asap karhutla, termasuk potens…
Terbaru di Analisis
Berita utama hari ini
Baca juga
