Nasir Djamil Tolak Redefinisi Korupsi di Jakarta

Jakarta — Pada 22 Oktober 2026, anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Muhammad Nasir Djamil menyatakan usulan redefinisi tindak pidana korupsi yang dikaitkan dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan bersifat ahistoris dan layak ditolak.

Nasir menilai pemerintah seharusnya memperkuat pemerintahan yang bersih dan berintegritas, termasuk aparat serta sistem pemberantasan korupsi, bukan mengubah definisi tindak pidana korupsi. Ia menyebut penyuapan telah menjadi salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang diatur dalam undang-undang.

Menurut Nasir, perubahan definisi berisiko mempersempit ruang penindakan. Ia juga memperingatkan bahwa korupsi dapat berlangsung semakin terstruktur, sistematis, dan masif sehingga uang negara berpotensi dibawa kabur oleh koruptor kerah putih dan kelas kakap.

Penolakan menyoroti arah pemberantasan korupsi

Pernyataan Nasir disampaikan sebagai tanggapan atas gagasan Luhut mengenai penyesuaian definisi korupsi dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi. Dalam laporan yang memuat pernyataan tersebut, gagasan itu dikaitkan dengan penghapusan unsur kerugian keuangan negara dari definisi korupsi.

Nasir berpendapat unsur penyuapan sudah tercakup dalam aturan tindak pidana korupsi. Karena itu, ia mendorong perhatian diarahkan pada integritas penyelenggara negara, penegakan hukum, dan pencegahan korupsi. Ia juga menyarankan agar ketentuan yang berlaku dibaca dan diperkuat pelaksanaannya, bukan dipersempit melalui perubahan definisi.

Bagi pembaca, perdebatan ini menyangkut batas penindakan terhadap korupsi dan perlindungan keuangan negara. Perubahan rumusan hukum dapat memengaruhi cara aparat menangani perkara serta menentukan unsur yang harus dibuktikan dalam proses pemberantasan korupsi.

Sumber

• Liputan6.com — laporan politik
• JPNN — laporan nasional
• idntimes.com
• news.republika.co.id
• kumparan.com