Komisi III Bentuk Panja Setelah Terima DIM RUU Perampasan Aset
Pemerintah menyerahkan DIM RUU Perampasan Aset kepada Komisi III DPR di Jakarta pada 5 November 2026. Komisi III membentuk Panja dan menargetkan penge…
Topik
DPR
PKS Dorong DPR Bentuk Pansus Reformasi Polri terkait Dugaan Penyadapan
PKS mendorong DPR membentuk Pansus Reformasi Polri setelah tiga perwira tinggi ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal ter…
Puan Maharani Soroti Pengaruh Algoritma terhadap Demokrasi
Ketua DPR Puan Maharani membahas pengaruh data, algoritma, dan platform digital terhadap persepsi publik dalam pidato kebangsaan di Habibie Democracy…
DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang PPN Produk Menstruasi
Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina meminta pemerintah meninjau ulang PPN produk menstruasi, dengan opsi pengecualian atau fasilitas PPN…
DPR Bahas Pengembalian Aset Pelaku Kejahatan Ekonomi kepada Korban
Komisi III DPR membahas mekanisme pengembalian aset pelaku kejahatan ekonomi kepada korban. Jamdatun meminta perampasan tanpa putusan pidana dibatasi…
PKB Kaji Hak Angket dan Hak Menyatakan Pendapat di DPR
Fraksi PKB mengkaji hak angket, hak interpelasi, dan hak menyatakan pendapat di DPR setelah putusan Mahkamah Agung terkait surat keterangan penyetaraa…
Kodam Jaya Jelaskan Pelibatan Prajurit dalam Pengamanan Demo Bundaran HI
Kodam Jaya menyatakan prajuritnya mengamankan demonstrasi di Bundaran HI pada 28 Oktober 2026 atas permintaan Polda Metro Jaya. Kodam membantah penger…
Hidayat Nur Wahid Usul Jadwal Pileg, Pilpres, dan Pilkada Dipisahkan
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid meminta jadwal pemilu legislatif, pemilihan presiden, dan pilkada dipisahkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang…
DPR Usulkan RUU Perampasan Aset Prioritaskan Pemulihan Korban
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengusulkan penguatan Pasal 38 ayat (3) RUU Perampasan Aset agar hasil rampasan dapat diprioritaskan untuk memulihk…
DPR Jelaskan Prosedur Pengerahan TNI untuk Pengamanan Demonstrasi
TB Hasanuddin mengatakan pengerahan TNI untuk membantu pengamanan demonstrasi harus berlandaskan hukum, melalui permintaan kepada Presiden, dan berada…
DPR Dorong Pembenahan Tata Kelola Pasar Modal setelah IHSG Anjlok
DPR meminta pemerintah, OJK, dan BEI membenahi tata kelola pasar modal setelah IHSG turun 8,01 persen dan perdagangan dihentikan sementara pada 16 Okt…
DPR Dorong Kerja Sama ASEAN Tangani Karhutla di Indonesia
Anggota Komisi I DPR Junico Siahaan meminta pemerintah memperkuat kerja sama Asia Tenggara menangani karhutla. Singapura menyasar 10 perusahaan Indone…
Deddy Sitorus Minta Gaji ASN Lewat Kopdes Dibatalkan di Jakarta
Anggota Komisi II DPR Deddy Yevri Hanteru Sitorus meminta pemerintah membatalkan rencana pembayaran gaji ASN melalui Koperasi Desa Merah Putih karena…
MK Beri Waktu Revisi Peradilan Militer hingga 15 Oktober 2028
MK mengabulkan uji materi UU Peradilan Militer pada 15 Oktober 2026. Pemerintah dan DPR diberi waktu hingga 15 Oktober 2028 untuk memperjelas kewenang…
DIM RUU Migas Hampir Rampung, untuk Memetakan Mateti Sebelum Pembahasan Bersama DPR
Penyusunan DIM RUU Migas mencapai sekitar 80–90 persen di tingkat eksekutif. Pemerintah menyiapkan dokumen itu sebelum pembahasan berlanjut bersama DP…
