Surat Usulan Pemberhentian Gibran Beredar, NasDem Belum Bersikap Resmi
Surat bertanggal 7 Oktober 2026 yang mengatasnamakan anggota Fraksi NasDem Tonny Tesar meminta DPR menindaklanjuti persoalan syarat pendidikan Gibran.…

Topik
Surat bertanggal 7 Oktober 2026 yang mengatasnamakan anggota Fraksi NasDem Tonny Tesar meminta DPR menindaklanjuti persoalan syarat pendidikan Gibran.…

DPR dan pemerintah merampungkan Perpres Nomor 27 di Jakarta pada 8 Oktober 2026. Aturan ini mencakup angkutan orang, tarif, serta pengiriman barang da…

DPR mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang pada 6 Oktober 2026. Aturan ini memuat 23 bab dan 313 pasal, termasuk larangan m…

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan UU Pelindungan Ketenagakerjaan menghapus pengali pesangon 0,5 kali. Pengali terendah kini satu kali upah.

Baleg DPR dan pemerintah menggeser pembahasan daftar inventarisasi masalah RUU Hak Cipta karena agenda Kementerian Hukum di Bali. Target penyelesaian…

DPR menetapkan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana sebagai usul inisiatif dalam rapat paripurna di Jakarta. Pembahasan DIM dijadwalkan mulai 10…

Badan Legislasi DPR dan pemerintah menyepakati hasil pembahasan RUU Satu Data Indonesia. Rancangan berisi 20 bab dan 141 pasal itu dijadwalkan dibahas…

Komisi III DPR menerima masukan akademisi UGM dan Universitas Airlangga mengenai perampasan aset tanpa putusan pidana, perlindungan pihak ketiga, hak…

DPR menggeser pertemuan dengan partai politik nonparlemen dari 29 September ke 2 Oktober 2026 agar lebih banyak partai dapat menyampaikan aspirasi dal…

DPR menerima Surat Presiden bernomor R57/Pres/09/2026 yang mengusulkan Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri. Komisi III menindaklanjutiny…

DPR menjadwalkan rapat paripurna pada 1 Oktober 2026 dengan agenda penetapan mitra kerja Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa dan perpanjangan pe…

Komisi III DPR menyatakan telah menerima lebih dari 60 masukan dalam penyusunan RUU Perampasan Aset. Permahi mengusulkan perjudian daring menjadi klas…

Pemerintah pusat dan DPR menunda kewajiban daerah membatasi belanja pegawai serta memenuhi alokasi infrastruktur. Keputusan itu disampaikan dalam rapa…

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan pemerintah belum membahas RUU Pemilu. Pemerintah menunggu DPR merampungkan rancangan sebelum menyusun DI…

Pemerintah dan DPR menghadapi batas waktu 30 September 2026 untuk merespons 11 aspirasi buruh terkait RUU Ketenagakerjaan. Isunya mencakup upah, pemag…
